Komunikasi BisnisKomunikasi PemerintahanNganjuk

Pansus Tolak Usulan Pembentukan Dinas Koperasi

Penuhi Skor agar PUPR Naik Jadi Tipe A

NGANJUK, JP Radar Nganjuk-DPRD Nganjuk menolak usulan pemkab terkait rencana pembentukan dinas koperasi. Bidang yang melekat di dinas ketenagakerjaan, koperasi, dan usaha mikro (disnakerkop UM) itu dianggap masih belum perlu untuk dipecah.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda struktur organisasi tata kerja (SOTK) Gondo Hariyono mengungkapkan, jika koperasi dipecah menjadi dinas baru, SOTK akan menjadi gemuk. “Ada pejabat baru lagi berarti ada tambahan anggaran lagi,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.

Pansus, lanjut Gondo, sepakat untuk menjadikan SOTK yang sehat, efektif, dan efisien. Jika organisasi terlalu besar, menurutnya birokrasi akan jadi Panjang.

Meski menolak pembentukan dinas koperasi, menurut Gondo pansus menyepakati perubahan UPTD pemadam kebakaran (damkar) menjadi dinas baru dan terpisah dari satpol PP. “Perubahan UPTD damkar ini perintah undang-undang,” lanjut Gondo sembari menyebut dinas damkar merupakan tipe C yang hanya memiliki dua bidang.

Selebihnya, kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (kesbanglinmas), ke depan juga akan berubah menjadi badan atau bakesbanglinmas. Selain ada perubahan beberapa OPD, menurut Gondo ke depan struktur di dinas pendidikan dan dinas pariwisata, pemuda, olahraga, dan kebudayaan (disparporabud) akan dipangkas. Yakni, ada beberapa seksi yang dihilangkan agar lebih ramping.

Terpisah, Kabag Organisasi Pemkab Nganjuk Eko Sutrisno yang dikonfirmasi tentang penolakan pembentukan dinas koperasi oleh pansus DPRD Nganjuk menyebut keputusan itu belum final. “Dalam waktu dekat masih ada pertemuan lanjutan dengan pansus sebelum berkas diserahkan ke Pemprov Jatim,” ungkap Eko sembari menegaskan pembentukan dinas koperasi masih akan ada pembahasan lebih lanjut.

Terkait SOTK, lanjut Eko, saat ini pemkab tengah menyiapkan kenaikan tipe dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) menjadi tipe A. Konsekuensinya, nanti akan ada penambahan bidang di OPD yang menangani  infrastruktur ini.

Untuk bisa naik tipe, menurut Eko ada banyak berkas yang harus disiapkan. Di antaranya, dinas PUPR harus memenuhi poin yang ditetapkan. Yakni, di atas 800. Adapun sekarang poinnya masih 746. Untuk menambah skor tersebut pemkab harus menyiapkan berkas tambahan. Mulai luas bangunan gedung perkantoran dan data pendukung lainnya.

Eko menjelaskan, perubahan tipe di dinas PUPR ini tidak sama dengan perubahan kantor kesbanglinmas. Sebab, perubahan di PUPR bersifat internal. “Perubahan itu hasil dari evaluasi yang dianggap perlu meningkatan tipe,” jelasnya.

Hal sama juga berlaku untuk bagian humas yang fungsi utamanya nanti akan beralih ke dinas komunikasi dan informatika (kominfo). Selebihnya, ada pula perubahan struktur di RSUD. (rq/ut)

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close