Berita UtamaHeadlines

Cegah Klaster Sekolah

Masih Pilih PJJ, GTPP Belum Beri Izin Tatap Muka

KOTA, JP Radar Kediri– Meski pusat memperbolehkan pembelajaran tatap muka pada awal tahun depan, tampaknya, hal itu belum akan berlaku di Kota Tahu. Pasalnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 lebih memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) GTPP Covid-19 Kota Kediri Fauzan Adima kepada Jawa Pos Radar Kediri kemarin. Ia mengaku, belum berani mengambil risiko yang bisa saja terjadi akibat pembelajaran tatap muka tersebut.

“Belum (pembelajaran tatap muka), masih online,” ujar pria yang juga dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri ini.

Fauzan menyatakan, pihaknya juga mengikuti perkembangan informasi dari Pemerintah Pusat. Tak terkecuali soal polemik pembelajaran tatap muka tersebut. Dalam hal ini melalui empat kementerian terkait. Yakni Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, dan Kemenkes.

Pria berkacamata ini membenarkan bahwa empat menteri tersebut telah mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan pembelajaran tatap muka (PTM). Bahkan tidak perlu lagi melihat status atau zona Covid-19 dari daerah yang bersangkutan.

Selama GTPP Covid-19, pemerintah daerah (pemda), sekolah, dan wali murid setempat menyetujui, maka daerah tersebut bisa menerapkan pembelajaran tatap muka. “Memang memperbolehkan. Tetapi kembali lagi, tergantung daerah masing-masing,” paparnya.

Fauzan menyadari bahwa polemik pembelajaran tatap muka ini akan menjadi momok tersendiri. Pasalnya tetap ada kemungkinan potensi penularan yang disebabkan oleh transmisi lokal. Dalam hal ini yang kemungkinan terjadi di sekolah.

Oleh karenanya, menurut dia, banyak faktor yang menjadi pertimbangan gugus tugas. Pada intinya, Fauzan menegaskan, GTPP Covid-19 Kota Kediri tidak ingin mengambil risiko. Terutama yang nantinya dapat membahayakan keselamatan orang yang lebih banyak. “Kami tidak ingin terjadi klaster sekolah,” tandasnya.

Di lain sisi, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Kediri Ibnu Qoyim mengatakan, sejatinya sekolah telah siap jika boleh menggelar pembelajaran tatap muka. Berbagai protokol kesehatan (prokes) dan mekanisme pelaksanaannya pun telah disiapkan masa-masa awal pandemi.

“Kami sudah mulai bersiap dengan protokol ketat sejak sekitar Maret atau April lalu. Sarana dan prasarana kami yakini telah mumpuni,” ungkap Ibnu kepada koran ini kemarin.

Hanya saja, disdik menyerahkan semuanya kepada pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan. Pasalnya, Ibnu mengakui bahwa disdik sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pembelajaran tatap muka atau PJJ. “Justru (penentunya) sekolah dan wali muridnya,” imbuhnya.

Sementara itu, ujian akhir semester (UAS) ganjil kali ini direncanakan berlangsung pada 7-12 Desember depan. Disdik Kota Kediri memastikan pelaksanaan ujian tetap akan dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring). Berdasarkan keterangannya, UAS tersebut akan dilaksanakan berbarengan. Baik untuk tingkat SD maupun SMP. (tar/ndr)

Grafis //

Keputusan Empat Menteri  //

  • Pemerintah pusat memberi kewenangan daerah untuk memutuskan metode pembelajaran pada semester genap tahun depan
  • Memperbolehkan daerah menggelar pembelajaran tatap muka. Namun tidak mewajibkannya.
  • Zona risiko Covid-19 tidak berlaku lagi. Daerah mana saja sudah boleh menggelar pembelajaran tatap muka.
  • Keputusan pembelajaran tatap muka harus mendapat persetujuan tiga pihak. Yakni pemda, sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah setempat.
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close