, JP Radar Kediri-Pembahasan upah minimum kota (UMK) 2027 mulai bergulir. Dewan Pengupahan Kota Kediri dan Kabupaten Kediri menggodok formulasinya dengan pekerja. Dari sisi buruh, mereka meminta persentase kenaikan upah minimal sebesar enam persen.
Untuk diketahui, daerah diberi deadline usulan UMK ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 21 November. Artinya, Pemkot Kediri dan Pemkab Kediri hanya punya waktu hari ini (20/11) untuk menentukan usulan UMK 2027.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Kediri Heri Sunoto mengatakan, para pekerja berharap ada kenaikan yang rasional untuk UMK tahun depan. “Bila dipersentase, (kenaikan UMK) minimal sama dengan kenaikan UMK tahun 2026 kemarin sekitar enam persen,” ungkap Heri.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri M. Ferry Djatmiko melalui Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Perlindungan Tenaga Kerja Rohmat Setyo Rianto yang dikonfirmasi tentang pembahasan UMK mengatakan, minggu lalu pihaknya sudah menggelar pra-pembahasan UMK bersama dewan pengupahan.
Di forum tersebut, mereka menghimpun pendapat dari akademisi, pekerja, dan perusahaan. “Semuanya sepakat menunggu regulasi dari pemerintah sampai keputusan akhirnya. Sesuai mekanisme nanti di forum dewan pengupahan keputusannya,” ungkap Rohmat.

Tahapan perumusan UMK menurutnya tak berbeda dari tahun 2025. Yakni mengacu pada Undang-Undang No. 27/2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Perhitungannya menggunakan angka inflasi di daerah, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,5 hingga 1.
Dengan formulasi tersebut, Rohmat menilai UMK tahun depan akan tetap naik. Namun, persentase kenaikannya masih akan dibahas dalam forum dewan pengupahan.
Untuk diketahui, UMK 2026 naik 6,63 persen dari tahun sebelumnya. Atau, naik Rp 170.445 dibanding UMK tahun 2025. Dengan kenaikan itu, UMK Kota Kediri 2026 ditetapkan Rp 2.742.806.
Senada dengan Kota Kediri, Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kediri juga mulai membahas UMK 2027. Ketua DPK Kabupaten Kediri Ibnu Imad mengatakan, penetapan UMK merupakan kewenangan gubernur. Namun, prosesnya diawali dengan pembahasan di tingkat kabupaten melalui DPK.
Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar rekomendasi bupati kepada gubernur. Selanjutnya, usulan dari masing-masing kabupaten/kota akan dibahas Dewan Pengupahan Provinsi sebelum ditetapkan gubernur.
Dengan demikian, angka yang diusulkan daerah belum tentu menjadi angka final dalam penetapan UMK. "Terakhir penyerahan ke gubernur Sabtu (21/11) besok, " jelasnya
Dalam penetapan UMK beberapa tahun lalu, gubernur pernah mengambil kebijakan berbeda dari usulan kabupaten/kota. Salah satu pertimbangannya terkait disparitas upah antara wilayah ring satu dan daerah di luar ring satu. “Kenaikan yang lebih tinggi di luar ring satu, sedangkan yang ring satu agak ditahan," jelasnya.
DPK Kabupaten Kediri, jelas Ibnu, sudah menggelar dua kali rapat untuk membahas usulan UMK 2027. Yakni, pada 17 November dan Kamis (19/11) kemarin. Hingga kemarin, pembahasan masih fokus pada nilai alfa. Semakin tinggi nilai alfa yang disepakati, semakin besar pula potensi kenaikan UMK.
"Kalau bisa, kami mengutamakan musyawarah mufakat. Tetapi kalau memang tidak bisa, terpaksa dilakukan voting. Semua pendapat dari unsur pengusaha, pekerja, maupun pemerintah tetap dituangkan dalam berita acara," tandasnya. (ais/sad/ut)
Sri Utami