Pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden? Anda bebas untuk mengambil dari sudut pandang apa saja. Tapi, yang jelas, kasus itu semakin membuat terang-benderang, bahwa di negeri ini, politik telah benar-benar menjadi panglima. Politik telah terbukti mendominasi hukum.
Seringkali kita mendengar, bahwa negara kita adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi. Tapi, yang terjadi belakangan ini, puncaknya dengan kasus mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden, yang terjadi adalah konstitusi berhasil dikondisikan untuk tunduk pada kepentingan dan kekuasaan. Seharusnya, yang berlaku di negeri ini adalah “rule of law”, yakni menempatkan kekuasaan di bawah hukum. Tapi, yang terjadi belakangan ini adalah “rule by law”, yakni hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan.
Seperti inilah politik itu bekerja. Harold D. Lasswell, ilmuwan politik Amerika Serikat dalam buku klasiknya berjudul “Politics: Who Gets What, When, How” menjelaskan hal mendasar tentang politik, yaitu politik itu tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan dengan cara bagaimana. Dalam pengertian ini, politik tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan. Setiap kelompok akan berusaha mempengaruhi pembagian sumber daya, kebijakan, jabatan, dan kewenangan.
Masalah yang akan muncul, ketika kepentingan kelompok tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan publik.
Dalam kasus Gibran, dia awalnya didesak mundur karena dianggap bermasalah dengan ijazah SMA-nya. Meski sudah banyak dijelaskan, bahwa cara Gibran menempuh pendidikan menengahnya (setingkat SMA), dilakukan di luar negeri (Singapura), di mana sistem pendidikannya tidak sama dengan Indonesia. Betapa pun gamblangnya penjelasan diberikan, tapi karena tidak linier dengan kepentingan kelompok (yang ingin Gibran mundur atau dimundurkan), maka berbagai argumen dan penjelasan itu seperti tak berarti apa-apa. Padahal sudah cetho wela-welo, membahas dan mempersoalkan ijazah seorang wakil presiden yang sudah memenuhi persyaratan saat proses pendaftaran pada Pilpres lalu, jelas-jelas bukanlah hal yang substantif. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik.
Sekali lagi, seperti ini lah politik itu bekerja. Dalam sejarah pemikiran politik, hingga saat ini masih terjadi perdebatan panjang mengenai hubungan antara kekuasaan dan moralitas.
Jika mengacu pemikiran Aristoteles, kehidupan politik itu sebagai sarana mewujudkan kebaikan bersama. Sebuah komunitas politik (baca: partai politik), tidak semestinya hanya mengejar kepentingan kelompok penguasanya.
Tapi, jika mengacu pemikiran Machiavelli, politik itu digambarkan sebagai kekuasaan yang mempunyai logika keras, penuh persaingan dan ketidakpastian.
Kedua perspektif ini lah yang mengendalikan dan mempengaruhi bagaimana politisi bekerja dan berperilaku. Mereka bergerak di antara dua kutub pemikiran, antara cita-cita tentang kebaikan bersama (Aristoteles) dan kenyataan tentang perebutan kekuasaan (Machiavelli).
Dan yang terjadi di negeri ini, para elite politik dan elite penguasa lebih banyak bicara tentang kekuasaan ketimbang cita-cita tentang kebaikan bersama.
Politik memang berkaitan dengan kepentingan. Politik juga tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Tapi, politik juga harus beradab. Politik yang beradab harus mempunyai batas. Batas ini adalah konstitusi, hukum, etika, akal sehat, dan kepentingan rakyat.
Negara ini butuh politik, sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, bukan politik yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir. Kita juga butuh generasi muda yang tidak takut memasuki dunia politik. Kepada para generasi muda ini harus diberikan contoh baik dan keyakinan, bahwa kompetensi, kejujuran, kerja keras dan pengabdian masih punya tempat dalam kepemimpinan nasional. Jangan sampai Indonesia berhasil menyiapkan jutaan anak muda yang cerdas dan berpendidikan, tetapi gagal menyediakan iklim politik yang membuat mereka percaya kepada masa depan bangsanya sendiri.
Negara yang besar bukan lah negara yang politiknya mampu mengendalikan segala-galanya. Negara yang besar adalah negara yang mampu mengendalikan politiknya agar tetap mengabdi kepada kemanusiaan.
Ketika politik menjadi panglima, semua orang akan berlomba menguasai negara. Tetapi ketika moralitas dan kepentingan rakyat yang menjadi panglima, maka semua orang akan berlomba membesarkan negara. Jalan ini yang harus dipilih oleh bangsa kita. Sebab, kekuasaan pada akhirnya akan berakhir. Tetapi, akibat dari cara kekuasaan dijalankan, dapat diwariskan kepada banyak generasi.
Sejarah yang akan mencatat, bagaimana Gibran akhirnya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dan sejarah pula yang akan mencatat, siapa saja elite politik dan elite kekuasaan yang terlibat dalam konspirasi dan persekongkolan yang memicu mundurnya Gibran. Di dunia ini berlaku hukum tuai: Siapa menabur, merekalah yang akan menuai. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Kurniawan Muhammad