PDIP Bisa Usung Calon Bupati Sendiri, Tujuh Partai Politik Lain Harus Berkoalisi di Pilbup

KABUPATEN, JP Radar Kediri-Jika partai politik (parpol) di Kota Kediri harus berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah, di Kabupaten Kediri PDI Perjuangan (PDIP) dipastikan bisa mengusung calon bupati (cabup) sendiri. Hal tersebut setelah perolehan kursi partai berlambang moncong putih itu di atas batas minimal 20 persen.

          Sesuai ketentuan, syarat minimal mengusung pasangan calon adalah harus meraih minimal 20 persen kursi di parlemen. Atau meraih 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif (pileg).

          Dengan syarat tersebut, dari total delapan partai peraih kursi di DPRD Kabupaten Kediri, hanya PDIP yang bisa mengusung pasangan cabup tanpa berkoalisi. Adapun tujuh partai lainnya harus berkoalisi. Sebab, perolehan kursi mereka di bawah 20 persen.

          Yaitu, PKB yang meraih sembilan kursi. Kemudian, Gerindra dan Golongan Karya (Golkar) yang masing-masing meraih enam kursi. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) meraih lima kursi. Kemudian, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat masing-masing meraih empat kursi, serta PKS dengan tiga kursi.

          Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Teknik Penyelenggaraan Anwar Anshori yang dikonfirmasi koran ini terkait koalisi parpol di pemilihan bupati (pilbup) November nanti membenarkan jika PDIP bisa mengusung cabup tanpa berkoalisi. “Kalau melihat jumlah kursi dan perolehan suara, memang hanya PDIP yang bisa maju tanpa berkoalisi,” kata Anwar.

          Lebih jauh Anwar menyebutkan, ada beberapa syarat bagi parpol untuk bisa mengusung calon di pilbup November nanti. Yakni, parpol harus mengantongi 20 persen kursi di pileg. Dengan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kediri sebanyak 50, berarti koalisi minimal harus mengumpulkan 10 kursi.

          Karenanya, PDIP yang mendapat 13 kursi bisa mengusung calon sendiri. Meski, belajar dari tiga kali pemilu sebelumnya, partai besutan Megawati Soekarno Putri ini selalu menjalin koalisi dengan partai lain.

          Terkait koalisi tujuh parpol lainnya, menurut Anwar tidak ada peraturan khusus. Parpol bisa berkoalisi agar bisa mengumpulkan minimal 10 kursi atau 25 persen suara sah pemilu.

          Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono yang dikonfirmasi terkait rencana koalisi parpol mengatakan, hingga kemarin partainya belum menentukan parpol yang akan diajak koalisi. “Baru sebatas komunikasi saja,” ungkap Lutfi.

          Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri M. Zaini. Menurutnya, Demokrat juga belum intens berkomunikasi dengan partai lain terkait koalisi di pilbup. “Mungkin baru setelah lebaran nanti,” terang Zaini.  

          Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto yang dikonfirmasi terkait rencana koalisi PDIP di pilbup November nanti juga memberi jawaban diplomatis. Menurutnya, hingga April ini PDIP baru sebatas menjalin komunikasi dengan parpol lain. “Belum ada (keputusan koalisi parpol, Red),” elaknya.

          Dikonfirmasi terkait kabar yang menyebut PDIP intens berkomunikasi dengan DPD Golkar untuk berkoalisi, Dodi juga belum memberi jawaban pasti. “Dengan semua partai kami berkomunikasi. Semuanya di tahap penjajakan,” jelas pria yang juga sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kediri ini. (wib/ut)

PARTAI                        JUMLAH KURSI

1. PDIP                    13
2. PKB                     9
3. GERINDRA         6
4. GOLKAR             6
5. PAN                     5
6. NASDEM            4
7. DEMOKRAT       4
8. PKS                      3