Ayu Isma
KOTA, JP Radar Kediri-Setelah Selasa (10/11) lalu menggelar rapat internal terkait status penjabat sekretaris daerah (pj sekda), kemarin DPRD Kota Kediri mengagendakan rapat yang sama dengan mengundang Pemkot Kediri. Sayangnya, rapat hanya berlangsung kilat atau sekitar 10 menit. Mereka urung membahas polemik tersebut karena Wali Kota Vinanda Prameswati belum bisa datang.
Digelar di Aula BKPSDM Kota Kediri, rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus. Selain anggota dewan, sejumlah pejabat Pemkot Kediri juga hadir. Di antaranya, Pj Sekda Kota Kediri Endang Kartika Sari dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski puluhan orang sudah tiba di lokasi, rapat hanya berlangsung singkat. Sekitar 10 menit, rombongan Endang dan para pejabat pemkot sudah meninggalkan lokasi.
“Belum sempat membahas apa-apa. Belum ada penyampaian apapun,” kata Endang dikonfirmasi tentang rapat kilat kemarin. Endang menyebut, rapat batal digelar karena Wali Kota Vinanda Prameswati belum bisa hadir.
Terkait status hukum jabatannya yang sedianya dibahas di rapat, Endang menyebut pemkot masih mengacu pada surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur. “Sesuai dengan surat dari Gubernur, saya masih disetujui untuk menjabat sebagai pj sekda sampai dengan Desember,” tuturnya.
Terkait kabar pencabutan SK dari Gubernur, menurutnya hingga minggu ini pemkot juga belum mendapat informasi resmi. “Sampai sekarang belum kami terima,” tandasnya.
Sementara itu, meski rapat dengan jajaran Pemkot Kediri batal digelar, dewan melanjutkan rapat internal secara tertutup. Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengatakan, rapat kerja itu digelar atas dasar status pj sekda yang menurut sudah melampaui batas waktu.
Mengacu pada Perpres No. 03/2018, menurut perempuan yang akrab disapa Ido itu, batas waktu jabatan pj sekda hanya 2x3 bulan.
“Maka dari itu, hari ini kami tujuannya rapat dengan beliau (Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati) untuk mendorong agar segera diadakan sekda yang baru,” ujarnya.
Penunjukan sekda baru, lanjut Ido, sepenuhnya merupakan kewenangan wali kota. Baik itu menetapkan sekda definitif maupun menunjuk pj sekda yang baru.
Urgensi penetapan status sekda yang baru, tutur Ido, juga menimbang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 yang harus segera dilakukan. “Kami dari DPRD berpikir, penting sekali terhadap tahapan APBD supaya APBD kita ini tidak menjadi maladministrasi, maka pj itu harus ada,” tandas Ido.
Terkait kabar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang sudah mencabut SK perpanjangan Pj Sekda Kota Kediri, Ido juga mengaku belum mengetahui secara pasti. Hanya saja, DPRD sudah menyampaikan saran tersebut menyusul hasil konsultasi dengan Kemendagri sebelumnya.
“Kami sudah memberi informasi untuk mencabut itu. Tapi bagaimana dan seperti apa (tahapannya saat ini), itu bukan kewenangan dari DPRD. Karena wali kota mau mengangkat atau memberhentikan pj itu bukan harus koordinasi dengan DPRD,” tandas Ido.
Seperti diberitakan, pembahasan RAPBD 2027 terhambat polemik status hukum Pj Sekda Kota Kediri. DPRD Kota Kediri yang berpedoman pada perpres, menilai masa jabatan Pj Sekda Kota Kediri sudah habis pada 9 Oktober lalu. Dengan masa tugas maksimal 2x3 bulan, dewan menyebut masa jabatannya tidak bisa lagi diperpanjang.
Di sisi lain, Pemkot Kediri menyebut dasar hukum Endang Kartika Sari masih ditugaskan sebagai sekda adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800/6241/204.4/2026 tanggal 7 September 2026. Yakni, terkait Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri. Artinya, melalui SK tersebut, Gubernur Jawa Timur telah menyetujui masa tugas Pj Sekda diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya. Terhitung mulai 9 Oktober 2026 hingga 9 Januari 2027. (ais/ut)
